loading...

Jadikan Timor Leste Sebagai Negara Tujuan Utama Ekspor NTT

SEBAGAI daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum memanfaatkan posisi strategis. Terutama dalam mengembangkan sektor industri. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Lalo Madi saat membacakan Penjelasan Pimpinan DPRD NTT Pada Sidang Paripurna ke-13 Masa Sidang III di Ruang Rapat DPRD NTT, Rabu (29/7/2020).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni dihadiri 30 anggota DPRD NTT. Turut hadir Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi dan pimpinan perangkat daerah provinsi NTT.

Penjelasan yang dibacakan Aloysius Lalo Madi itu terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTT Tahun 2020-2024 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

“NTT belum semaksimal mungkin memanfaatkan posisi strategis kondisi geografis NTT. Berbatasan langsung dengan RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) sehinnga bisa jadikan Timor Leste sebagai negara utama tujuan ekspor NTT,” kata Aloysius Lalo Madi.

Dikatakan Alo Ladi, Ranperda Industri diajukan selain alasan yuridis, juga karena sumbangsih di sektor industri untuk PDRB NTT belum besar. Karena kurangnya akses pasar dan sumber dana, rendahnya SDM dan teknologi dan manajemen.

“Salah satu kendala yang dihadapi pelaku Industri Kecil dan Menengah (di NTT) adalah permodalan dan keterbatasan akses perbankan,” jelas Alo Ladi.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB ini mengungkapkan, pengajuan Ranperda Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk meningkatkan PAD Provinsi NTT. Terutama untuk kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5GT sampai dengan 30 GT.

“NTT memiliki potensi retribusi izin usaha perikanan yang diestimasi memberikan kontribusi PAD setiap tahun kira-kira sebesar Rp. 100 milyar (Seratus miliar rupiah) yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, “jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD NTT menyerahkan dua Ranperda inisiatif DPRD itu kepada Wagub Josef Nae Soi untuk dibahas oleh Pemerintah Provinsi.

Sesuai agenda, Pemerintah Provinsi NTT akan memberikan tanggapan terhadap dua Ranperda itu pada Senin,(3/8) dalam Sidang Paripurna. (*/SPS)

loading...

promoNTT.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Viktor Laiskodat : Bicara Tentang NTT, Pasti Bicara Tentang Masalah

Kam Jul 30 , 2020
GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan bahwa sekian lama […]
error

Bagikan ke Teman

RSS
Follow by Email
Twitter
Instagram
%d blogger menyukai ini: